Palu Kana Mapande, Ancaman bagi TPA

Oleh Imron Nur Huda*

KEMAJUAN pendidikan tentunya tergantung dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tak hanya pemerintah pusat, majunya pendidikan di Indonesia harus didukung oleh regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kota. Regulasi itulah yang diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi lembaga pendidikan di berbagai daerah. Agar anak-anak negeri ini lebih berkualitas dari segi Sumber Daya Manusia (SDM)-nya. SDM yang berkualitas tentunya akan membawa negera ini bukan hanya lebih berkembang, namun kalimat ‘negera yang maju’ akan menjadi predikat bangsa ini. 

Tak hanya pendidikan umum, pendidikan agama pun menjadi pendukung dan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan SDM berkualitas yang mampu membawa bangsa ini lebih baik. Kenapa sangat dibutuhkan? Karena dengan pendidikan agama, anak diajarkan bagaimana berbudi pekerti yang baik, memahami nilai-nilai moral, dan memahami norma-norma yang ada. Jangan heran ketika pembegalan, pemerkosaan, pencurian, dan perbuatan-perbuatan negatif lainnya sering terjadi. Itu semua disebabkan karena kurangnya pemahaman dan penanaman nilai-nilai agama pada anak.

Pendidikan agama di lembaga pendidikan formal seperti SD, SMP, dan SMA tak menjamin ke-efektifan penanaman nilai-nilai agama pada anak. Karena jam pelajaran umum lebih banyak dibanding jam pelajaran agama. Namun, berbeda pada lembaga-lembaga pendidikan seperti MI, MTs, MA, maupun pondok pesantren yang bisa dipastikan sama bahkan lebih banyak jam pelajaran agamanya dibanding pelajaran umum karena notabenenya pendidikannya lebih mengarah pada pendidikan agama.

Hal-hal inilah yang menjadi tugas bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu memberikan dampak positif bagi pendidikan khususnya pendidikan agama.

Pemerintah kota (Pemkot) Palu agaknya mulai sadar akan pentingnya pendidikan agama itu sendiri. Baru-baru ini Pemkot mengeluarkan kebijakan dengan menambah jam pelajaran agama di seluruh SD swasta maupun negeri yang ada di daerah tersebut. Penambahan jam pelajaran agama itu dikenal dengan nama program ‘Palu Kana Mapende’ atau ‘Palu Harus Pintar’.

Dalam hal ini, Pemkot Palu mengucurkan dana sebesar Rp 3 miliar untuk mengimplementasikan program tersebut yang akan dilaksanakan dan dikontrol langsung oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) kota Palu. Karena sifatnya penambahan jam pelajaran, Palu Kana Mapende dilaksanakan setiap sore agar tidak mengganggu jalannya proses belajar mengajar di pagi sampai siang hari. Program tersebut akan dimulai dari pukul 14.00 Wita – 17.00 Wita. Disitu, siswa akan diajar tentang moral, pengetahuan agama, bahkan baca tulis Al-Qur’an. Pengajarnya adalah orang-orang yang potensial mengajarkan hal-hal tersebut, di luar dari guru yang mengajar pagi sampai siang. Maka Pemkot melalui Disdikbud merekrut 296 tenaga pengajar tambahan yang diseleksi sebaik mungkin.

Tak sedikit para ustaz dan ustazah yang notabenenya adalah pengajar dari Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA/TPQ) se-kota Palu, yang ikut mendaftar sebagai tenaga pengajar tambahan tersebut. TPA/TPQ merupakan lembaga pendidikan nonformal yang didirikan oleh suatu kelompok masyarakat bertujuan untuk memberikan pengajaran baca tulis Al-Qur’an serta memahami tentang nilai-nilai Islam pada anak. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 pasal 24 ayat 2 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan menyatakan bahwa Pendidikan Al-Qur’an terdiri dari Taman Kanak-Kanak AL Qur’an (TKA/TKQ), Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA/TPQ), Ta’limul Qur’an lil Aulad (TQA), dan bentuk lainnya yang sejenis.

Menurut Wikipedia, Pertumbuhan TPA/TPQ menemukan momentumnya pada tahun 1990-an setelah ditemukan berbagai metode dan pendekatan dalam pembelajaran membaca Al-Qur’an seperti metode membaca Al Qur’an Iqro dan lain-lain. Di Indonesia, menempuh pendidikan TPA/TPQ tidaklah wajib, namun dalam perkembangannya masyarakat membutuhkan lembaga ini untuk memberikan dasar-dasar membaca Al Qur’an (mengaji) kepada anak-anaknya terutama bagi orang tua yang bekerja.

TPA/TPQ kurang lebih sama dengan program Palu Kana Mapende yang dicanangkan oleh Pemkot Palu. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag) Sulawesi Tengah (Sulteng) tahun 2012 dalam situsnya sulteng.kemenag.go.id ada sebanyak 254 lembaga TPA/TPQ yang berdiri di kota Palu. 53 di antaranya terdaftar bernaung di Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Qur’an (LPPTKA) Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) kota Palu. Kurang lebih 80% TPA/TPQ yang bernaung di LPPTKA-BKPRMI kota Palu beroperasi atau memulai kegiatan pelajarannya pada sore hari yakni sejak pukul 15.00 Wita – 17.30 Wita. Santrinya pun rata-rata masih berstatus siswa SD.

Bisa dipastikan Palu Kana Mapende menjadi ancaman bagi TPA/TPQ yang ada di kota Palu. Ancaman dalam arti TPA/TPQ tak akan beropresai lagi atau tutup. Karena dari segi muatan pelajarannya, waktu pembelajarannya, dan sasaran anak didiknya pun sama. Ditambah lagi, ustaz-ustazahnya atau pengajar TPA/TPQ juga mengajar di Palu Kana Mapende.

Tak hanya itu, pasti orang tua siswa/santri akan berpikir dua kali mempertahankan anaknya untuk tetap belajar di TPA/TPQ. Karena tak sedikit TPA/TPQ memungut biaya iuran bulanan bagi santri untuk menggaji pengajar maupun demi perkembangan lembaga tersebut. Walaupun untuk saat ini program Palu Kana Mapende hanya berlaku bagi siswa kelas V SD, siapa sangka kedepannya akan diberlakukan bagi siswa seluruh kelas.

Mungkin alangkah baiknya Pemkot mengucurkan dana Rp 3 miliar tadi, untuk TPA/TPQ yang ada di kota Palu. Selain diawasi oleh Disdikbud kota Palu diawasi pula oleh Kemenag kota Palu. Agar lembaga pendidikan formal SD maupun lembaga pendidikan nonformal TPA/TPQ sama-sama berjalan.

 

Penulis adalah sekretaris umum DPD BKPRMI Kota Palu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *