Surat Terbuka Anak-anak Perbatasan

Oleh Safriana*

Kepada oknum-oknum yang bertanggung jawab.

Persamaan hak yang yang disebutkan dalam UUD 1945 “Bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan,” dan pula telah disebutkan dalam sila ke-5 pancasila yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” hanya menjadi sebuah simbol dan cita-cita semu belaka untuk kami anak-anak perbatasan. Kondisi kami sangat jauh berbeda  dengan apa yang dicita-citakan. Mulai dari kurangnya perhatian pemerintah, kurangnya sarana dan prasarana sampai dengan kebutuhan ekonomi yang sangat sulit di daerah kami.

Ilustrasi. Anak-anak perbatasan menempuh pendidikan. (Foto: batasnegeri.com)

Perhatian pemerintah sangat kami butuhkan, kami menuntut segala hak yang harus kami rasakan sebagai mana rakyat Indonesia di daerah lainnya sudah merasakannya. Pada tahun 1945 Indonesia telah merdeka, tetapi semenjak Indonesia merdeka sampai sekarang kemerdakaan itu tidak pernah kami rasakan dan nikmati seperti apa itu bentuk kemerdekaan. Keadaan ini memaksakan kami untuk berpikir apakah kami disini adalah bagian dari warga Indonesia?  Dan jika pada suatu hari nanti rasa nasionalisme yang kami miliki pada hari ini menghilang, kami berharap agar jangan perangi kami dengan senjatamu. Dan begitulah adanya rasa nasionalisme ini kian hari kian memudar akibat kekecewaan akan kesenjangan di berbagai bidang yang semakin melebar.

Salah satu kesenjangan yang kami rasakan saat ini yaitu pendidikan. Jika melihat Peningkatan anggaran pendidikan yang mencapai 20% dari APBN sampai saat ini belum mampu untuk menjangkau kami anak-anak usia sekolah di derah-daerah perbatasan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang sistem pendidikan nasional No 20 tahun 2003 pasal 4 ayat 1, 3, dan 5 tentang hak dan kewajiban warga negara. Data deperteman keuangan mencatat pada tahun 2013 total anggaran pendidikan telah mencapai Rp 345,335 triliun dengan rincian anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp 126,238 triliun, anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah Rp 214,096 triliun, dan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) sebesar Rp 5 triliun. Melihat besaran dana pendidikan yang disediakan pemerintah saat ini, seharusnya mampu untuk memberikan rasa keadilan pendidikan bagi kami anak-anak di daerah perbatasan yang merupakan ujung tombak dalam menjaga kedaulatan suatu bangsa.

Dengan tidak membanggakan diri sebagai masyarakat di daerah perbatasan dan dengan segala rasa penghormatan kami kepada penguasa-penguasa negeri ini, kami menyadari sebagai masyarakat yang berada di daerah perbatasan, kami  memiliki peranan yang sangat vital. Terutama menyangkut penentuan batas wilayah kedaulatan, dan menjaga keamanan sertah keutuhan negara. Dengan peranan yang sangat besar itu dibebankan di pundak kami, bagaimana bisa kami memikul itu tanpa adanya pengetahuan yang kami miliki?. Jikalau peranan itu hanya sekedar memindahkan sebuah batu, maka kami bisa mengangkat batu tersebut walaupun butuh waktu yang lama untuk memindahkannya. Tapi peranan dan tanggung jawab yang dibebankan kepada kami itu adalah sesuatu yang besar. Dimana tanggung jawab itu tidak hanya memerlukan kekuatan fisik tetapi tanggung jawab tersebut harus dijalankan dengan pengetahuan yang luas, pemikiran yang kritis, dan keterampilan diri. Hal-hal tersebut tak bisa kami capai jikalau keadaan pendidikan kami masih seperti ini.

Sekali lagi kami anak-anak perbatasan mengharapkan kesamarataan pendidikan, sehingga kami dapat pula merasakan kenikmatan mendapatkan pendidikan. Sehingga kami bisa berkarya layaknya anak-anak perkotaan dan semoga karya-karya kami bisa bermanfaat pula untuk negara tercinta kita ini, Indonesia.

Penulis adalah mahasiswa semester empat jurusan Tadris Bahasa Inggris (TBIG) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *