Kasus Skors di Untad, Sejumlah Mahasiswa Tuntut Kemenristekdikti

LPMQALAMUN.id – Sebanyak 20 mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Peduli Demokrasi Kampus menuntut Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) di Jakarta, dengan menggelar aksi pada Senin (16/10/2017).

Hal ini sebagai buntut kasus skors yang dilakukan oleh Rektor Universitas Tadulako (Untad), Muh. Basir Cyio kepada 11 mahasiswanya belum lama ini, salah satunya Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (Himasos) Untad, Muh Fakhrur Razy.

Menurut Fakhrur, dalam aksinya yang berlangsung pada pukul 13.00 WIB di depan kantor Kemenristekdikti tersebut, ada tiga hal yang menjadi tuntutan. Diantaranya yakni (1) bebaskan seluruh mahasiswa Untad yang diskors, (2) buka seluas-luasnya pintu demokrasi kampus, dan (3) Menteri harus mengevaluasi Rektor Untad.

“Intinya di dalam UUD 1945, setiap warga Negara berhak mengenyam pendidikan. Tapi kasus skors ini membatasi orang-orang untuk mengenyam pendidikan atau memperlambat mahasiswa dalam proses penyelesaian studinya,” ujarnya kepada LPMQALAMUN.

Ia mengatakan hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Maka, katanya ia bersama mahasiswa Untad lainnya meminta pihak Kemenristekdikti agar mengevaluasi rektor Untad dengan beberapa kasus yang telah mereka laporkan.

“Pihak Kemenristekdikti harus professional. Ketika mereka mendapatkan kekeliruan di Untad dengan bukti-bukti yang kami setor tadi, maka pihak kementerian harus tegakkan aturan sesuai jalurnya,” katanya.

Ia menjelaskan ada empat perwakilan masa aksi yang berhasil melakukan audiensi bersama pihak Kemenristekdikti. Dua diantaranya berasal dari Universitas Tadulako yakni Ketua Himasos, Muh Fakhrur Razy dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Mahfudz Mahdang.

Ia menambahkan ada tiga poin hasil audiensi yang telah dilakukan. Diantaranya yakni (1) berkas kasus yang dibawa saat audiensi, diterima secara baik oleh pihak Kemenristekdikti, (2) Bagian Kemahasiswaan akan mengolah data dan menyampaikan berkas tersebut kepada Menteri secara langsung agar Menteri bisa mengundang Rektot Untad untuk dimintai klarifikasi terkait berkas kasus-kasus yang dilaporkan.

“Dan poin ketiga, masa aksi bersepakat ketika kasus ini tidak di tindak lanjuti oleh pihak Kemenristekdikti, maka masa aksi akan siap memobilisasi masa yang sangat besar di Jakarta untuk mengawal kasus ini di Pusat,” tutupnya.

Dalam aksi tersebut selain mahasiswa Untad, ada pula beberapa mahasiswa Universitas Bung Karno, paguyuban, serta organisasi kemahasiswaan eksternal kampus yang ikut serta. (INH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *