Home Berita Dewan Pers: Wartawan di Sulteng Jangan Jadikan Medsos sebagai Sumber Berita

Dewan Pers: Wartawan di Sulteng Jangan Jadikan Medsos sebagai Sumber Berita

0
0

LPMQALAMUN.id – Anggota Dewan Pers, Anthonius Jimmy Silalahi mengimbau seluruh wartawan di Sulawesi Tengah, baik wartawan media cetak maupun elektronik agar tidak menjadikan informasi di media sosial sebagai sumber karya jurnalistik.

Menurutnya, wartawan yang membuat berita berdasarkan informasi di media sosial adalah wartawan malas.

“Banyak wartawan yang rajin bapak ibu tapi banyak juga yang malas. Apa yang terjadi kalau wartawan itu malas? Yang terjadi adalah informasi apa saja yang sedang viral di media sosial itu diambil (dijadikan sumber berita,red),” katanya dalam kegiatan ‘Literasi Media’ yang diselenggarakan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sulawesi Tengah di Hotel Swiss Bell Palu, Kamis 2 November 2017 kemarin.

Dalam kegiatan yang bertajuk ‘Literasi Media sebagai Upaya Cegah dan Tangkal Radikalisme dan Terorisme di Masyarakat’ itu ia mengatakan media sosial merupakan sarang utama berkembangnya informasi bohong (hoax). Oknum-oknum provokator saat ini menjadikan media sosial tempat untuk menyebarkan hoax. Paham-paham radikal juga sangat banyak ditemukan di media sosial seperti Facebook (FB), Twitter dan Instagram yang disebar para provokator dengan memakai akun-akun palsu.

Sehingga jika wartawan menjadikan informasi di media sosial sebagai sumber berita, dikhawatirkan informasi itu adalah hoax dan berakibat jatuhnya kredibilitas perusahaan media berita dimana wartawan tersebut bekerja.

“Mohon maaf, banyak juga wartawan yang mengambil sumber beritanya dari yang namanya sosial media. Ini adalah hasil survei dan saya fikir ini harus disikapi secara serius oleh teman-teman,” katanya.

Ia mencontohkan beberapa waktu lalu, bagaimana 17 portal media berita nasional dilaporkan musisi Ahmad Dani kepada Dewan Pers lantaran membuat berita mengenai postingan akun Twitter palsu yang mengatasnamakan Ahmad Dhani hingga akhirnya 17 portal media berita nasional tersebut dijatuhi sanksi etik.

Dalam akun twitter palsu tersebut kata dia, terdapat postingan yang berisi kata-kata tidak sopan dan kotor. Namun sayangnya, 17 portal media berita nasional tersebut langsung memuatnya menjadi berita tanpa memverifikasi terlebih dulu.

“Enggak apa-apa sayang langsung sebut ajah medianya, ada dari Kompas, ada dari grup MNC . Ada 17 media dilaporkan oleh Ahmad Dhani, karena apa? Kok bisa-bisanya sekelas portal-portal berita besar itu percaya dengan informasi itu. Padahal itu adalah akun Twitter palsu. Kita bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk memastikan apakah benar itu akun Twitter asli atau palsu,” ujarnya.

Kegiatan yang dirangkaian penandatanganan nota kesepahaman antara FKPT Sulteng dengan sejumlah media cetak dan online di Sulteng itu ia meminta kepada seluruh insan jurnalis agar selalu memverifikasi informasi apa saja yang dijadikan sebagai sumber berita, apalagi informasi dari media media sosial.

Ia juga menekankan agar wartawan jangan terlalu sering megambil sumber pemberitaan dari media sosial.

Dalam kegiatan itu, sejumlah narasumber dihadirkan di antaranya Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris, perwakilan Dewan Pers bidang hukum Jimmy Silalahi, anggota Majelis Etik Aliansi Jurnalis Independent Willy Pramudya, Praktisi Media sekaligus wartawan senior Sulteng Tasrif Siara.

Kegiatan Literasi Media itu juga dirangkaikan dengan pembacaan deklarasi melawan hoax oleh seluruh peserta yang berasal dari kalangan jurnalis, mahasiswa dan pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulteng. (NDY)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.