Home Berita Ini Jawaban BNPB Tentang Perelokasian Korban PASIGALA

Ini Jawaban BNPB Tentang Perelokasian Korban PASIGALA

118
0

Palu, lpmqalamun.id– Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) gelar Kunjungan Kerja (Kunker) di wilayah Sulawesi Tengah guna mengadakan rapat Koordinasi Terbatas Darurat dan Pemulihan serta Penandatanganan Peta Relokasi. Senin, (25/02/2018).

Kedatangan BNPB untuk memberikan dana stimulan yang di janjikan Wakil Presiden seharusnya dilaksanakan pada awal bulan Februari, namun mengalami keterlambatan dikarenakan untuk mempersiapkan yang terbaik serta pihak BNPB tidak ingin terjadinya kesalahan dan memimbulkan masalah terkait penataan relokasi tersebut seperti bencana dikemudian hari yang tidak diketahui kapan terjadinya.

Doni Monardo selaku ketua BNPB saat ditemui LPM Qalamun mengatakan untuk mengambil langkah preventif mengingat peristiwa sebelumnya pun pernah terjadi di tahun 1927,1968, dan 2018 dengan kelipatan 40-50 tahun maka daerah patahan, zona merah, dan daerah yang terdampak liquifaksi harus di kosongkan dan akan direlokasikan.

“Daerah yang sudah dipetakan seperti daerah liquifaksi itu semua harus kosong, kemudian kawasan sepanjang 71 Km di wilayah pantai itu juga 50-100 meter harus kosong nah satu lagi adalah patahan dengan adanya pemberian zona merah maka masyarakat tak boleh tinggal disana lagi dan harus direlokasikan”, ujarnya.

Doni juga mengatakan mengenai desas desus dana stimulan yang kabarnya pemerintahan daerah akan memberikan dalam bentuk tunai dan juga akan dibantu dengan bahan bangunan, itu tidak benar.

“Seluruh bantuan pemerintahan dalam bentuk uang yang nanti disalurkan kepada pemerintahan daerah melalui BPBD dan, BPBD lah yang akan menyalurkan kepada masyarakat apakah langsung ke rekening masyarakat yang sekarang sedang disusun atau lewat humas, untuk kepastiannya akan dirapatkan kembali dengan wakil kementerian ke uangan pada hari kamis”, ungkapnya.

“Untuk dana stimulan yang disiapkan tergantung dari usulan daerah kira-kira 2,5 triliun, karena yang rusak berat itu sekitaran 30 ribu unit, kemudian rusak sedang itu 26 ribu unit, dan yang rusak ringan itu 40 ribu unit. Jadi total keseluruhan 100 ribu unit, nah masalahnya adalah pembagiannya yang berada di daerah patahan ini belum termasuk masyarakat yang di relokasi tetapi setelah diputuskan ini adalah daerah patahan masyarakat tidak boleh tinggal disana, perintah presiden pada saat RAKORNAS BNPB dan BPBN seluruh Indonesia pada tanggal 2 Februari itu jelas mengatakan bahwa seluruh pembangunan harus berorientasi pada zona aman”, tambahnya.

“Kita sekarang sudah dapat lahan disini mendekati 40 hektar dengan tanah yang di kasih oleh pemerintah, kita bangun rumah sekitar 150 m persegi unit tanah dan bangunan 36 m persegi, SPK kita yang diberikan ke Palu ini 1000 unit dulu termasuk wilayah Tondo, satu unitnya mendekati 50 juta”, ujar salah satu anggota yayasan Buddha Tzu chi

Hidayat selaku Walikota Palu mengatakan untuk dana stimulan dan relokasi daerah Petobo dan Balaroa tidak ada perbedaan dan secepatnya akan di tindak lanjuti pemerintah.

“Petobo itu karna perbatasan dengan Sigi digeser ke atas sekitar 800m sekitar 115 hektar dari jalan Jepang ke atas, kemudian di bawah ada 300m lebih dan skemanya kami sedang susun. Kami sudah beberapa pemilik tanah supaya tanah negara dijual oleh masyarakat supaya masyarakat Petobo dibatalkan untuk pembeliannya kita akan panggil pemilik tanah, lahan kita bikin master plan nya kembali, terus rencana tampaknya kita akan undang semua pemilik tanah tanahmu akan naik harganya, kita akan bangun fasilitas di dalam itu kira kira begitu skemanya”, ucapnya.


Wartawan: RSR dan JND

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.