Beranda Opini REGULASI KEBIJAKAN PEMPROV SULAWESI TENGAH DALAM PENERAPAN BELAJAR DARING

REGULASI KEBIJAKAN PEMPROV SULAWESI TENGAH DALAM PENERAPAN BELAJAR DARING

147
0

Opini : Abd Rafin
Mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam/ Sem. 5

Seluruh dunia saat ini tengah dilanda krisis kesehatan yang sangat parah. Sudah banyak korban jiwa berjatuhan disebabkan oleh wabah covid-19 ini. Penyakit yang disebut sebut sebagai wabah yang sangat mematikan. Telah banyak ilmuan yang mencoba untuk meneliti guna mencari tahu terkait penyebab dan obat penangkal dari virus ini.

Di Indonesia sendiri, masuknya wabah ini terjadi pada awal bulan maret 2020 kemarin, namun saya agak ragu akan hal itu, karena saya membaca dalam sebuah artikel ada seorang ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa wabah covid-19 ini telah masuk ke Indonesia pada bulan januari 2020, namun dikarenakan pemerintah yang seolah menganggap remeh sehingga mereka lambat untuk menangani serta mengantisipasinya. Sebenarnya Indonesia mampu menghindar dan tidak akan merasakan wabah penyakit ini jika pemerintahnya cepat meresponnya. Namun sayang, nasi sudah menjadi bubur, ditambah lagi pada bulan Februari kemarin pemerintah masih memperbolehkan warga negara China untuk berkunjung ke Indonesia. Negara yang notabenenya menjadi titik pangkal munculnya wabah penyakit tersebut.

Akibat covid-19 ini hampir seluruh sektor seolah lumpuh di buatnya. Mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga pendidikan. Berbicara soal pendidikan, kini kementrian pendidikan dan kebudayaan bapak Nadiem Makarim mengeluarkan regulasi kebijakan bagi seluruh sektor pendidikan agar pelaksanaan belajar mengajar dialihkan ke sistem online demi mengurangi kontak fisik antar masyarakat.

Begitu pula di Provinsi Sulawesi Tengah, mengikuti regulasi aturan dari Kemendikbud tersebut maka pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini gubernur dan dinas pendidikan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mengatakan bahwa seluruh proses pembelajaran dialihkan secara online. Tetapi saat ini timbul pertanyaan di benak saya, apakah hal tersebut dapat memberikan dampak positif bagi para pelajar/mahasiswa? Apakah efektifitas belajar mengajar seperti ini dapat mempengaruhi kecerdasan mereka?

Akibat dari keresahan tersebut, saya dan kawan-kawan mencoba melakukan riset kepada masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah tepatnya pada daerah Palu, Sigi dan Touna. Dari riset tersebut kami mengetahui bahwa tidak semua orang tua dan murid menerima kebijakan Pemprov tersebut, menurut mereka belajar via online seperti ini hanya akan membuat mereka bodoh dan tidak memberikan efek yang signifikan bagi pengetahuan mereka. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang mendukung penuh kebijakan tersebut karena menurut mereka hal tersebut dapat sedikit mengurangi beban pengeluaran keuangan mereka.

Di kalangan mahasiswa dan siswa banyak dari mereka yang mengeluhkan belajar online ini, karena begitu banyak kendala yang mereka rasakan di antaranya tidak memiliki gaway, kuota internet, jaringan internet yang kurang stabil dan lain sebagainya. Ketika kita berbicara pembalajaran online tentunya komponen utama yang harus kita penuhi adalah gaway. Bagaimana jika ada keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, untuk makan sehari-hari saja mereka rasa sulit, apa lagi untuk membeli gaway, sedangkan anak bisa sekolah saja mereka sudah sangat bersyukur. Jadi pertanyaannya sekarang, bagaimana jika anak-anak atau mahasiswa pembelajara online tersebut tidak memiliki Gateway sebagai syarat utama untuk mengikuti belajar online, apakah pemerintah memiliki solusi yang kongkrit bagi mereka?

Kemudian, jika gateway sudah terpenuhi, sekarang kita beralih ke komponen yang selanjutnya yaitu kuota internet, di masa sekarang ini segala sesuatunya sangatlah mahal, termasuk kuota internet tersebut, nah solusi yang di tawarkan oleh pemerintah adalah mereka akan mengadakan pembagian kuota internet gratis bagi seluruh pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia, tetapi apakah hal tersebut efektif? Apakah pembagiannya merata? Bagaimana dengan mereka yang tinggal di pelosok dan susah untuk mengakses jaringan internet, apakah ada solusi kongkrit?

Mari kita pikirkan bersama, terkait solusi apa yang bisa kita berikan. Masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi untuk menghadapi keadaan dan kondisi saat ini, bukan malah saling hujat serta menjatuhkan, kita bangun setiap kepercayaan antara satu dan lainnya sehingga kita bisa saling menguatkan.

Memang seluruh kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat maupun daerah pasti menciptakan pro dan kontra di jalangan masyarakat, oleh karena itu disinilah peran kita sebagai kaum intelektual yang terdidik agar dapat memberikan pengertian serta pemahaman kepada seluruh masyarakat terkat regulasi-regulasi yang di bangun oleh pemerintah.

Tentunya kita juga sebagai agen of control selalu siap menjadi garda terdepan dalam menentang regulasi tersebut jika di temukan kerancuan yang tidak memihak kepada masyarakat. Mengkritik sesuatu dengan dasar yang kuat serta memberikan solusi yang kongkrit demi menciptakan masyarakat yang aman dan damai.

Salam Komunikasi!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.