Beranda Opini PERBANDINGAN DUA NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19

PERBANDINGAN DUA NEGARA DALAM PENANGANAN COVID-19

130
0

Opini : Surah Madani
Mahasiswa Jurusan Pemikiran Politik Islam / Sem. 6

Sebelum masuk kepada perbadingan antar kedua negara yang akan sedikit saya ulas di dalam nya tentang bagaimana penanganan covid 19 yang selama 2 dekade menimpah negara di pelbagai belahan dunia, saya sedikit menjabarkan bagaimana perbandingan antar kedua negara yaitu India dan Selandia baru menghadapi perubahan globalisasi di karenakan pandemi covid 19.

Seperti apa yang kita ketahui di mana penduduk India adalah negara yang berada di posisi ke 2 dengan kepadatan penduduk terbesar di dunia, kecil kemungkinan untuk mengurangi penyebaran rantai covid tersebut dengan populasi penduduk yang begitu banyak. Namun, juga ada kemungkinan untuk bagaimana menguranginya yaitu bagaimana pemerintah di negara tersebut melakukan pencegahan dengan berbagai upaya yang tentunya di dorong kembali oleh masyarakat negara tersebut dengan memenuhi kebijakan yang di keluarkan di india.

Selanjutnya selandia baru, seperti yang kita ketahui Di awal pandemi menyebar, Selandia baru langsung menerapkan penguncian wilayah atau lockdown nasional dan pembatasan pergerakan lainnya secara ketat selama beberapa bulan. Kebijakan lockdown Selandia Baru bahkan dinilai merupakan salah satu yang paling ketat di dunia saat itu. Mungkin untuk sedikit penjelasan nya saya akan jabarkan dari materi yang telah saya rangkum dari beberapa sumber.
Apa kesalahan India dalam penanganan pandemi yang bisa jadi pelajaran untuk Indonesia?

Saat dia berbicara, beberapa rumah sakit kecil – hanya beberapa kilometer dari tempat dia berdiri – mengirimkan pesan bahwa mereka kehabisan oksigen sehingga membahayakan nyawa pasien. Kepala dokter dari salah satu rumah sakit, dokter spesialis anak – mengatakan kepada BBC bahwa dirinya “sangat cemas” karena adanya risiko kematian pada anak-anak.

Belakangan mereka mendapat pasokan oksigen tepat, setelah seorang politisi lokal turun tangan. Namun, pemerintah federal telah berulang kali menegaskan bahwa tidak ada kekurangan pasokan. “Kami hanya menghadapi masalah dalam pengangkutannya,” kata Piyush Goyal, seorang pejabat senior dari Kementerian Dalam Negeri India. Semestinya rumah sakit yang “memastikan penggunaan oksigen secara bijaksana sesuai pedoman”, lanjut Goyal, membuat para dokter bingung. Tetapi para pakar mengatakan bahwa kekurangan oksigen hanyalah salah satu masalah yang menunjukkan bahwa pemerintah India abai dan gagal melakukan cukup banyak hal untuk menghentikan atau meminimalisir kerusakan gelombang kedua.

Peringatan sebenarnya sudah berkali-kali dikeluarkan, antara lain:
Pada bulan November, komite tetap parlemen untuk kesehatan mengatakan pasokan oksigen yang tidak memadai dan tempat tidur rumah sakit pemerintah yang “sangat tidak memadai”.
Pada bulan Februari, beberapa ahli mengatakan kepada BBC bahwa mereka mengkhawatirkan ‘tsunami Covid’ yang akan datang.
Pada awal Maret, sekelompok ilmuwan ahli, yang dibentuk oleh pemerintah, memperingatkan para pejabat tentang varian virus corona yang lebih menular yang menyebar di negara itu – tapi tidak ada tindakan penahanan yang signifikan yang harus diambil, kata salah satu ilmuwan dari tim itu kepada BBC. Pemerintah India belum memberi tanggapan atas tudingan tersebut.
Meskipun demikian, pada 8 Maret, menteri kesehatan negara itu mengumumkan bahwa India berada dalam “tahap akhir pandemi”.
Lantas, apa yang salah sehingga bisa menjadi pelajaran bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia?

Awal mula, Pada Januari dan Februari, kasus harian India turun menjadi di bawah 20.000. Jumlah ini jauh lebh rendah dari puncak kasus harian yang mencapai sekitar 90.000 pada September 2020. Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan Covid telah kalah, dan semua tempat pertemuan umum dibuka dan segera, orang-orang tidak mengikuti protokol kesehatan Covid, sebagian berkat pesan membingungkan dari pemerintah.

Ketika Modi meminta orang-orang untuk memakai masker dan mengikuti jarak sosial dalam pesan publiknya, dia berbicara kepada kerumunan massa yang tidak mengenakan masker selama kampanye pemilihannya di lima negara bagian. Sejumlah menterinya juga terlihat berpidato di pertemuan publik besar-besaran tanpa mengenakan masker.
Kumbh Mela, festival umat Hindu yang menarik jutaan orang juga diberi lampu hijau untuk digelar. A woman receives oxygen via a mask (Seorang Perempuan menerima oksigen melalui masker)
“Ada keterputusan total antara apa yang mereka praktikkan dan apa yang mereka khotbahkan,” kata pakar kebijakan publik dan sistem kesehatan, Dr Chandrakant Lahariya. Ahli virologi terkemuka, Dr Shahid Jameel, mengatakan “pemerintah tidak mengantisipasi gelombang kedua datang dan mulai merayakannya terlalu dini”. Pengeluaran perawatan kesehatan India, termasuk swasta dan publik, adalah sekitar 3,6% dari PDB selama enam tahun terakhir, persentase terendah di lima negara BRICS.
Brasil menghabiskan paling banyak dengan persentase 9,2%, diikuti oleh Afrika Selatan pada 8,1%, Rusia pada 5,3%, dan China sebesar 5% pada 2018. Negara-negara maju membelanjakan proporsi PDB mereka yang jauh lebih tinggi untuk kesehatan, seperti misalnya AS yang menggelontorkan 16,9% dan Jerman 11,2% pada tahun yang sama. Bahkan negara-negara yang lebih kecil seperti Sri Lanka (3,76%) dan Thailand (3,79%) membelanjakan lebih banyak daripada India.
Persiapan

Tahun lalu, beberapa “komite” sengaja ditugaskan untuk mempersiapkan segala yang diperlukan untuk mengatasi gelombang virus corona berikutnya. Karena itu, para ahli bertanya-tanya mengapa ada kekurangan oksigen, tempat tidur, dan obat-obatan. “Ketika gelombang pertama melonjak, saat itulah mereka harus bersiap untuk gelombang kedua dan mengasumsikan yang terburuk. “Mereka seharusnya melakukan inventarisasi oksigen dan [obat] remdesivir dan kemudian meningkatkan kapasitas produksi,” kata Mahesh Zagade, mantan pejabat kesehatan di Negara Bagian Maharashtra kepada BBC.

Para pejabat mengatakan India menghasilkan cukup oksigen untuk memenuhi lonjakan permintaan, tetapi transportasi adalah masalahnya – meskipun hal ini dipertanyakan oleh para ahli. Pemerintah sekarang menjalankan kereta khusus yang membawa oksigen dari satu negara bagian ke negara bagian lain dan menghentikan penggunaan oksigen dalam industri – namun itu terjadi setelah banyak pasien meninggal karena kekurangan oksigen. Akibatnya adalah anggota keluarga yang putus asa menghabiskan ribuan rupee untuk mengamankan tabung oksigen di pasar gelap dan kemudian berdiri berjam-jam dalam antrean untuk mengisinya,” kata Dr Lahariya.

Sementara itu, mereka yang mampu juga membayar mahal untuk membeli obat-obatan seperti remdesivir dan tocilizumab. Seorang eksekutif dari perusahaan farmasi yang memproduksi remdesivir mengatakan “permintaan telah menurun” pada Januari dan Februari.
“Kalau pemerintah sudah memesannya, pasti kami menimbun dan tidak ada kekurangan. Kami tingkatkan produksi, tapi permintaan tumbuh signifikan,” katanya. Sebaliknya, Negara Bagian Kerala mengantisipasi gelombang tersebut terlebih dahulu.
Dr A Fathahudeen, yang merupakan bagian dari gugus tugas Covid negara bagian, mengatakan tidak ada kekurangan oksigen di negara bagian itu karena langkah-langkah yang diperlukan telah diambil pada Oktober tahun lalu. Kami juga mendapatkan stok remdesivir dan tocilizumab serta obat lain yang cukup jauh sebelumnya. Kami juga memiliki rencana untuk mengatasi setiap peningkatan eksponensial jumlah kasus dalam beberapa minggu mendatang,” katanya. Mr Zagade mengatakan negara bagian lain juga harus mengambil langkah serupa “untuk menghindari penderitaan”.
“Belajar berarti orang lain telah melakukannya dan Anda dapat melakukannya sekarang, tetapi itu berarti butuh waktu,” kata mantan sekretaris kesehatan Maharashtra. Tetapi waktu hampir habis karena gelombang kedua sekarang menyebar ke desa-desa di mana sistem perawatan kesehatan tidak dipersiapkan untuk mengatasi lonjakan tersebut.

Pencegahan Pengurutan genom virus merupakan langkah penting dalam mengidentifikasi varian baru yang bisa lebih menular dan mematikan. Konsorsium Genomik SARS-CoV-2 India (INSACOG) didirikan tahun lalu dan mengumpulkan 10 laboratorium di negara tersebut.Namun kelompok tersebut dikabarkan kesulitan mendapatkan dana pada awalnya.

Ahli virologi Dr Jameel mengatakan India mulai serius melihat mutasi cukup terlambat, dengan upaya pengurutan baru “dimulai dengan benar” pada pertengahan Februari 2021. India mengurutkan lebih dari 1% dari semua sampel saat ini.
“Sebagai perbandingan, Inggris telah melakukan sekuens genom sekitar 5-6% pada puncak pandemi. Tetapi Anda tidak dapat membangun kapasitas seperti itu dalam semalam,” katanya. Namun, harapan utama India ada pada vaksinasi. “Setiap pakar kesehatan masyarakat akan memberitahu Anda bahwa tidak ada cara praktis untuk memperkuat sistem perawatan kesehatan publik yang sudah rusak dalam hitungan bulan,” kata seorang perempuan, yang keluarganya menjalankan rumah sakit swasta besar di Delhi, kepada BBC.
“Alternatif terbaik dan paling efektif untuk memerangi Covid adalah dengan memvaksinasi populasi secepat mungkin sehingga mayoritas tidak memerlukan perawatan rumah sakit dan karenanya tidak membebani sistem perawatan kesehatan secara berlebihan.”
India awalnya menargetkan 300 juta orang divaksinasi pada bulan Juli, “tetapi tampaknya pemerintah tidak melakukan perencanaan yang cukup untuk mengamankan pasokan vaksin guna menjalankan program tersebut”, kata Dr Lahariya. “Selain itu, India telah membuka vaksinasi bagi semua orang dewasa tanpa mengamankan pasokan vaksin.”

Sejauh ini, hanya sekitar 26 juta orang yang telah divaksinasi penuh dari seluruh 1,4 miliar populasi, dan sekitar 124 juta telah menerima satu dosis. India memiliki jutaan dosis lagi yang dipesan, tetapi masih jauh dari yang sebenarnya dibutuhkan.Pemerintah juga telah membatalkan ekspor vaksin, mengingkari komitmen yang telah dibuat dengan negara-negara lain. Pemerintah telah meminta perusahaan lain seperti Biological E dan Haffkine Institute yang dikelola negara untuk memproduksi vaksin. Pemerintah juga telah memberikan dukungan kredit sebesar US$609 juta, atau sekitar Rp8,7 triliun, kepada Serum Institute of India, yang memproduksi vaksin Oxford-AstraZeneca yang dibuat di India dengan nama Covishield, untuk meningkatkan produksi. Tapi dana itu semestinya datang lebih awal, kata Dr Lahariya, untuk menyelamatkan nyawa yang berharga.

Para ahli mengatakan ironis bahwa India dikenal sebagai apotek dunia dan sekarang menghadapi kekurangan vaksin dan obat-obatan. Semua ini, kata Dr Lahariya, harus menjadi peringatan bagi pemerintah federal dan negara bagian, agar berinvestasi lebih banyak di sektor perawatan kesehatan karena “ini jelas bukan pandemi terakhir yang harus kita lawan”.
“Pandemi di masa depan mungkin datang lebih awal dari yang dapat diprediksi oleh model mana pun,” katanya.
Saat banyak negara mencatat ribuan kasus positif per hari, dua kasus tadi sepertinya terlalu kecil untuk dicemaskan. Namun selama 24 hari sebelumnya, Selandia Baru tak mencatat satupun kasus positif Covid-19.
Jadi, kasus yang diduga disebabkan pelanggaran aturan karantina itu cukup untuk mendorong Menteri Kesehatan Selandia Baru, David Clark, mundur dari jabatannya.

Saat virus corona menyebar ke berbagai negara, Selandia Baru melarang penerbangan dari dan menuju Iran. Kasus positif Covid-19 pertama Selandia Baru berasal dari Iran. Pembatasan masuk Selandia Baru juga diberlakukan untuk setiap orang yang datang dari Korea Selatan, kawasan utara Italia, atau mereka yang mengalami gejala klinis Covid-19.
Terhitung sejak 16 Maret, setiap orang, termasuk warga negara mereka, wajib menjalani mengisolasi diri setibanya di Selandia Baru. Hanya pendatang dari negara kepulauan di kawasan Pasifik yang dikecualikan dari ketentuan ini. Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, mengklaim regulasi itu merupakan yang paling ketat di dunia. Dia berkata, ‘tidak akan memberi ampun’ pada pelanggaran atas aturan tersebut.

Beberapa hari setelahnya, Ardern menutup Selandia Baru. Itu berlaku untuk hampir semua warga negara asing. “Menerapkan ketentuan itu sejak dini, saat baru ada beberapa kasus positif di seluruh dunia, memungkinkan Selandia Baru menutup gelombang masuk virus dan menghentikan transmisi lokal,” kata Martin Baker, pakar ekonomi di Massey University.
Karantina wilayah sejak dini
Namun pada pertengahan Maret, virus corona tidak dapat dikontrol melalui rencana penanganan pandemi flu biasa, kata salah satu pakar epidemologi ternama Selandia Baru, Michael Baker. Baker berkata, pujian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada keberhasilan kota Wuhan menerapkan karantina mendorong Selandia Baru mengambil kebijakan sejak dini demi pembersihan total.
“Kami harus beranjak dari kejelasan ilmiah pada tahap normal dan berkata, ‘merujuk bukti yang ada, kita tahu strategi itu berhasil di China’,” ujar Baker.
Pada akhir Maret, untuk mempersiapkan masyarakat menjalani perubahan situasi yang begitu kilat, Selandia Baru menerapkan empat tingkat sistem peringatan.Berdasarkan peringatan kebakaran hutan dan lahan yang telah berjalan, sistem itu akan menunjukkan risiko Covid-19 terkini dan pentingnya prinsip jaga jarak antarorang. Sistem itu dimulai dari level dua, tapi pada 25 Maret, naik ke level empat. Hal itu mendorong penerapan karantina wilayah secara nasional. Hanya layanan dasar yang diizinkan tetap berjalan, sementara setiap orang lainnya diwajibkan tinggal di rumah.Pada saat itu, hanya terdapat 102 kasus positif Covid-19 di Selandia Baru, tanpa korban meninggal. Pada tanggal yang sama, terdapat 6.500 kasus dan 330 kematian di Inggris. Adapun Inggris tidak pernah menutup perbatasan. Namun awal Juni lalu, mereka meminta setiap orang yang masuk ke Inggris untuk menjalani isolasi mandiri.
Pemerintah Inggris mengklaim menerapkan kebijakan yang tepat pada waktu tertentu berdasarkan basis ilmiah. Menurut mereka, penutupan perbatasan hanya akan berdampak kecil karena transmisi lokal telah terlanjur masif.

“Jika Anda menggunakan pendekatan Inggris, terlalu lama mengambil kebijakan dan tak segera menutup diri, kasus positif yang muncul akan semakin banyak dan itu menjadi persoalan besar dalam konteks ekonomi dan kesehatan,” kata Baker.
“Dampak ekonomi di Selandia Baru sedikit lebih tinggi daripada di negara lain. Namun hasilnya, kami hidup dalam isolasi yang sangat bebas dan sehat,” tuturnya.
Komunikasi yang efektif dan kepatuhan publik
Baker juga mengatakan, para pejabat Selandia Baru melakukan ‘pekerjaan yang benar-benar luar biasa’ saat menerapkan karantina wilayah. Bahkan pada puncak pandemi, ‘hanya muncul 89 kasus’ dalam sehari di negara itu.
“Mereka benar-benar melibatkan pikiran dan hati masyarakat untuk melakukan hal yang tidak pernah terbayangkan, dengan berkata ‘pulanglah dan tinggal di rumah selama selama enam minggu’,” ujar Baker.
Selama karantina wilayah, pemerintah Selandia Baru menggenjot uji Covid-19 dan melakukan pelacakan kontak. Saat ini, dalam sehari Selandia Baru bisa melakukan 10.000 tes. Ketika sebuah kasus dikonfirmasi positif, penelusuran kontak bergulir untuk mencari orang-orang yang pernah berinteraksi dekat dengan penderita. Pelacakan kontak itu berakhir dengan instruksi karantina diri.

WHO memuji Selandia Baru karena bertindak cepat. Mereka contoh positif bagi negara lain. Meski begitu, pemerintah Selandia Baru tetap mendapat kritik. Ketika pandemi mulai terjadi, stabilitas politik dalam negeri mulai terdampak. Pemimpin kelompok oposisi, Simon Bridges, saat itu berkata, merujuk penderitaan karena masalah ekonomi dan kesehatan mental, mengisolasi diri di rumah.
Kasus terus berkurang, tapi bisakah tren itu dipertahankan?

Pada 8 Juni lalu, Ardern mengumumkan bahwa transmisi virus sudah berhenti selama 17 hari dan semua pasien Covid-19 sudah pulih sepenuhnya. Ia berkata, “Kami yakin kami telah menghilangkan transmisi virus di Selandia Baru untuk saat ini.”
Pemerintah Selandia Baru mencabut kebijakan karantina wilayah. Kehidupan masyarakat sekarang hampir kembali normal, walau tetap ada anjuran jaga jarak sosial.Namun mereka tetap menutup perbatasan untuk orang asing. Tidak ada kejelasan, kapan mereka akan membukanya. Para pejabat setempat menilai, rasa puas diri bisa berujung bencana. Risiko yang muncul akibat kebijakan terkait perbatasan menjadi jelas lebih dari seminggu setelah pernyataan publik Ardern. Ketika itu, dua perempuan yang baru saja tiba dari Inggris dinyatakan positif mengidap Covid-19. Dua perempuan diizinkan mengakhiri karantina lebih awal dengan alasan belas kasih. Saat itu mereka melakukan uji Covid-19. Setelah itu mereka berkendara ke seluruh negeri sebelum akhirnya merasa sakit. Belakangan diketahui bahwa belasan orang lainnya juga dibebaskan lebih awal dari karantina tanpa tes yang tepat. Baker menilai kebijakan itu ‘kesalahan total’ sehingga membuat pemerintah Selandia Baru kembali bergelut dengan persoalan.

Bukankah capaian diraih karena Selandia Baru kecil?
Lokasi Selandia Baru yang terisolasi dan kepadatan penduduk yang relatif rendah tentu saja membantu upaya menangani pandemi. Namun Baker menilai faktor itu hanya keuntungan kecil.
“Strategi ini dapat bekerja negara manapun, yang pemerintahan dan infrastrukturnya berfungsi,” kata Baker sembari menyebut Vietnam, Taiwan, dan China sebagai contoh.
“Tapi saya tak memahami yang terjadi di negara seperti Inggris, serta negara lain di Eropa dan Amerika Utara. Kita biasanya mengacu ke mereka untuk mendapat contoh tentang kepemimpinan dalam isu kesehatan masyarakat,” ujar Baker.

Sebaliknya, kata Baker, sebagian besar negara di Asia, terutama Taiwan yang sukses luar biasa, telah memberikan panduan terbaik mengatasi Covid-19. Baker menyebut teka-teki yang berlum terjawab,mengapa dengan penguasaan sains dan sistem kesehatan yang masif, kita belum melihat bukti dan menemukan pola penanganan Covid-19 seperti Selandia Baru di Inggris. Pemerintah Inggris sebelum ini mempertahankan rasionalitas kebijakan mereka melawan pandemi. Mereka berkata, strategi mereka ‘dipandu oleh ilmu pengetahuan’.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.