Beranda Berita Mahasiswa UIN Palu Kecewa, Tuntutan Aksi Pemotongan UKT Tak Diindahkan Pihak Birokrasi

Mahasiswa UIN Palu Kecewa, Tuntutan Aksi Pemotongan UKT Tak Diindahkan Pihak Birokrasi

394
0

PALU, LPMQALAMUN.id — Sejumlah mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu merasa kecewa atas keputusan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) 20% dan bersyarat yang dikeluarkan pihak birokrasi terkait pembayaran UKT. Selasa (10/8/2021).

Sebelumnya aliansi mahasiswa UIN Palu telah melakukan aksi jilid 1 sampai jilid 2 dengan membawa beberapa tuntutan. Salah satunya yakni pemotongan UKT sebanyak 40% dan tanpa syarat, tetapi kemudian pihak kampus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menginformasikan bahwa pemotongan UKT hanya 20% dan disertai beberapa persyaratan.

Mengetahui hal tersebut membuat sejumlah mahasiswa merasa kecewa dan merasa bahwa pihak birokrasi tidak mengindahkan apa yang menjadi keluhan mereka.

Terkait hal tersebut Presiden Mahasiswa UIN Palu, Shadiq Muntashir saat dihubungi crew LPM Qalamun mengatakan bahwa dirinya juga turut merasa kecewa karena tuntutan mahasiswa yang sebenarnya pemotongan UKT 40% dan diturunkan sampai 30%  ternyata tidak juga di terima.

“Pihak kampus juga menyampaikan bahwa terkait dengan pemotongan 20% itu tidak bisa lagi digeser oleh mereka sebab mereka tetap bersikukuh untuk mempertahankan posisi 20% itu, ” ungkapnya.

“Karena selain alasan birokrasi dengan melihat kondisi internal kampus, mereka juga melihat kampus-kampus lain sebagian besarnya memang hanya berlaku pemotongan pada angka 15%-20% , ” tambahnya.

Lanjut, Shadiq juga menuturkan bahwa pihak kampus tetap memberlakukan beberapa persyaratan dalam hal pengurusan pemotongan UKT karena beberapa kategori dari profesi oleh tiap tiap orang tua mahasiswa yang ada.

“Berbagai macam alasan disampaikan bahwa aturan pusat terkait dengan PNS, TNI,Polri dan lain-lain itu kemudian tidak bisa diratakan sama dengan pemotongan kepada semua mahasiswa yang lain sehingga pemotongan tanpa syarat itu kemudian menjadi minim,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga mengatakan akan terus mengkawal kebijakan birokrasi dan melakukan kembali konsolidasi terkait dengan pemotongan UKT agar bisa terealisasi.

“Langkah selanjutnya tentu teman teman aliansi, ketua-ketua lembaga dan mahasiswa lainnya akan tetap melakukan konsolidasi terkait dengan surat yang baru keluar. InsyaAllah besok kami akan melakukan konsolidasi potongan UKT ini agar bisa terealisasi,” ujarnya.

Di sisi lain, salah satu mahasiswa UIN Palu, Yusril Mahendra menganggap bahwa pelayanan pihak birokrasi begitu lambat memberikan respon yang baik kepada masyarakat kampus sehingga mahasiswa merasa resah dengan berbagai macam problem yang ada.

“Karena sampai sejauh ini birokrasi tidak memperhatikan dari segi manapun ketika mengeluarkan pemotongan, hal ini saya katakan karena dengan terus berlangsungnya PPKM yang sampai saat ini belum juga tersolusikan dengan baik oleh pemerintah pusat bahkan daerah sehingga membuat dampak ekonomi keluarga para mahasiswa/i menjadi turun drastis,” bebernya.

“Dan juga menurut saya, kalau memang sudah ada pemotongan maka tidak perlu digunakan syarat, karena pandemi ini tidak melihat golongan A, B atau C. Kita semua terdampak pandemi karena sudah disusahkan oleh lingkungan yang begitu ketat, masa dengan persoalan ini kita dibebankan lagi,” keluhnya.

Tidak sampai disitu, Moh. Abdi Fauzi yang juga merupakan salah satu mahasiswa UIN Palu turut merasa kecewa dan mengatakan bahwa keputusan terkait pemotongan UKT yang ditetapkan birokrasi tidaklah adil.

“Covid yang melanda dampaknya tidak memandang, baik yang berpenghasilan tinggi atau rata-rata. Yah jujur saja harapan kami di aliansi UKT itu naik presentasinya lebih dari 20% dan merata untuk keseluruhan mahasiswa. Buktinya tahun kemarin bisa 30% dengan kondisi negara atau wilayah yang sama lantas kenapa kali ini berbeda? ,” tegasnya.

Selain masalah terkait pemotongan yang tidak sesuai dengan harapan mahasiswa, mekanisme pembayaran UKT juga turut menjadi keresahan tersendiri oleh sebagian mahasiswa. Pasalnya tahun ini pihak kampus menerapkan pembayaran via ShopeePay yang secara umum belum banyak diketahui oleh mahasiswa.

“Untuk pembayaran UKT sendiri, yah kurang efisien mungkin kalau mahasiswa diharuskan membayar lewat shopee, sebab banyak yang belum tau caranya ataupun permasalahan lainnya. Harapan kami mekanisme pembayaran harus dimudahkan dan tidak berbelit,” tambah Abdi Fauzi.

Oleh karena itu, Shadiq selaku Presma menghimbau kepada mahasiswa terkait pembayaran UKT agar tetap membayar seperti biasa baik di Bank maupun melalui Shopee. Dalam hal ini ia mengatakan bahwa penginputan data ke Siakad dilakukan secara manual sehingga prosesnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

“Masih banyak kerancuan termasuk persoalan teman-teman yang bayar di Bank harus diinput satu persatu oleh pihak bendahara agar terdata di siakad . Bahkan menurut laporan dari pihak kampus, bendahara bekerja tak jarang hingga subuh untuk mengurusi itu secara manual, ” katanya.

“Sehingga saya kira wajar saja teman-teman datanya lambat terinput. Sampai hari ini yang mau bayar via Bank silahkan yang membayar via Shopee silahkan. Terpenting slip pembayarannya dijaga kemudian dilaporkan ke ibu Helen agar diinput manual ke Siakadnya masing-masing,”  tutup Shadiq.


Wartawan: Philos, Shaf, Jo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.