Beranda Berita Tuntutan Pemotongan UKT 30% Tanpa Syarat , Warek III : Itu Tidak...

Tuntutan Pemotongan UKT 30% Tanpa Syarat , Warek III : Itu Tidak Bisa Kita Lakukan!

422
0

PALU, LPMQALAMUN.id– Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu menanggapi keluhan terkait surat keputusan keringanan dan pemotongan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dianggap tidak pro mahasiswa. Rabu, (11/08/2021).

Dalam rangka menanggapi tuntutan aliansi mahasiswa terkait pemotongan UKT sebesar 40% tanpa syarat, pihak Birokrasi kampus melayangkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa pemotongan UKT secara umum hanyalah sebesar 20% untuk seluruh mahasiswa dengan syarat-syarat tertentu.

Mohammad Idhan selaku Wakil Rektor III ketika dihubungi crew LPM Qalamun menyatakan klarifikasi bahwa sebelumnya tidak ada kesepakatan mengenai pemotongan UKT sebesar 30% pada saat aksi yang berlangsung beberapa hari lalu.

“Tidak ada keputusan waktu masa aksi itu. Saya hanya sampaikan bahwa apa yang kalian inginkan itu akan saya teruskan ke Rektor. Tapi saya tidak janji bahwa ini akan berhasil karena yang menganalisis itu bukan saya, ada bagian keuangan kita” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa tuntutan tersebut telah disampaikan ke Rektor dan telah menghasilkan kesepakatan dalam rapat bersama.

“Itulah keluar hasilnya di hari senin. Hasil akhirnya bahwa tetap dengan 20% secara umum. Kemudian 50% bagi yang menyelesaikan 138 SKS, 100% bagi orang tuanya yang positif atau meninggal karena Covid, dan 5% bagi mahasiswa baru. Jadi hanya disamakan dengan semester genap kemarin, ” jelasnya.

Ia juga turut meluruskan tentang tuntutan mahasiswa terkait pemotongan UKT yang tidak bersyarat.

“Itu tidak bisa kita lakukan, karena keputusan Menteri Agama harus ada syarat dan itulah yang dikutip lalu ditaruh di edaran kita itu. Jadi harus bersyarat. Karena misalnya ada yang sudah dapat beasiswa, dan kalau kita tidak seleksi jangan sampai mereka mendapatkan pemotongan lagi, ” tegasnya.

“Yang kedua, misalnya ada yang beralih dari 20 ke-50 itu harus bermohon. Dan di KMA itu memang mereka harus mengajukan permohonan. Dan di persyaratan itu permohonannya sudah ada semua formatnya dari pusat bukan kita yang buat, ” tambahnya.

Untuk meringankan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), pihak kampus juga tetap akan mengadakan perpanjangan batas waktu pembayaran dengan melihat perkembangan yang ada.

“Kita belum tentukan tanggalnya, yang jelas kita tidak akan menyebrang sampai September. Jadi kemungkinan perpanjangan bisa saja di bulan Agustus ini. Kita akan liat progresnya mahasiswa yang membayar UKT. Kita tidak serta merta melakukan perpanjangan, kita lihat perkembangan dulu baru perpanjangan lagi, ” ungkapnya.

“Kalau kita ulur terus pembayaran sampai akhir Agustus misalnya, maka kegiatan-kegiatan kita yang lain tidak akan bisa jalan. Termasuk perkuliahan dan kegiatan PBAK yang akan dilakukan diakhir bulan Agustus ini. Absen juga belum bisa kita buat karena pembayaran belum ditutup,”  katanya.

Adapun mengenai sistem pembayaran UKT yang dilakukan secara transfer itu pada dasarnya bisa namun Warek III menjelaskan dalam penerapannya itu ada beberapa kendala didalamnya.

“Sebenarnya bisa membayar lewat transfer Bank. Hanya saja antara Bank dan sistem Siakad Sevima kita belum terkoneksi. Sehingga ketika nanti misalnya ada mahasiswa yang bayar transfer di Bank, itu belum berubah datanya di Siakad dan tidak terdaftar sebagai orang yang sudah membayar, ” terang Idhan.

“Semua itu mempermudah sebenarnya, hanya saja karena kita masih baru mulai peralihan ke Siakad Sevima makanya ada kendala-kendala di lapangan, ” tambahnya.

Berbeda dengan pembayaran Via Shopee, Idhan mengatakan kalau sistem Siakad Sevima sudah terkoneksi dengan sistem pembayaran melalui Shopee. Sehingga pembayaran melalui Shopee dapat langsung terinput datanya tanpa melalui proses pelaporan ke pihak bendahara.

Terakhir Ia berharap agar mahasiswa dapat menerima dengan baik segala keputusan yang telah ditetapkan oleh pihak birokrasi kampus.

“Harapan saya agar mahasiswa cobalah berpikir juga. Janganlah berprasangka buruk dan selalu membanding-bandingkan. Jadi saya sangat berharap agar mahasiswa memahamilah keputusan pimpinan. Karena keputusan pimpinan itu bukan untuk kepentingan perorangan tetapi untuk kepentingan lembaga juga, ” harapnya.

Wartawan : Syam, Philos

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.