Beranda Kolom Literasi Kebebasan Berekspresi & Matinya Demokrasi

Kebebasan Berekspresi & Matinya Demokrasi

74
0

Opini

Karya Eca Aulia
Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara Islam / Sem. III

Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan,
tercetak maupun materi audiovisual, serta
ekspresi budaya, artistik maupun politik.

Kebebasan berekspresi tidak absolut (tidak terbatas) dan diiringi dengan tugas dan tanggung jawab khusus yaitu, “wajib mematuhi sejumlah pembatasan, sejauh pembatasan tersebut ditetapkan oleh hukum dan
diperlukan”.

Nah, Seperti yang belakangan ini viral di berbagai media sosial maupun elektronik televisi dan radio. Yakni mural bertuliskan “ya Tuhan, kami lapar”, mural “Dipaksa sehat di negara yang sakit” dan juga mural bergambar wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) disertai tulisan “404: Not Found” Istilah itu lazim dalam dunia siber, menandakan laman yang dituju tidak bisa diakses atau tidak ada sama sekali.

Dimana Mural tersebut dianggap telah melecehkan dan menghina presiden. Mural yang menempel di terowongan inspeksi Tol Kunciran-Bandara Soekarno Hatta, Batuceper, Tangerang, Banten ini menuai polemik. Karena aparat tak hanya menghapus dan menutupnya dengan cat hitam namun juga mencari dan memburu seniman yang membuatnya.

Seperti yang kita ketahui Mural adalah salah satu media atau sarana masyarakat untuk berekspresi, menyampaikan pendapat atau mengkritik penguasa. Ini lazim di negara yang menganut demokrasi. Hingga kini fenomena mencoret dinding dengan mural hingga grafiti semakin meluas di berbagai wilayah meski kerap dihapus.

Membuat mural tak ada salahnya karena aksi Mural yang dilakukan para seniman adalah bentuk ekspresi mereka terhadap negeri ini yang sudah sangat amat mengerikan sebagai contoh, menggambar tikus yang menggunakan dasi, secara tidak langsung parah seniman memberikan kritikannya terhadap para koruptor. Namun untuk masalah kali ini akan sangat menjadi polemik karena kritikan tersebut ditujukan secara personal kepada Pemimpin Negara. Walaupun sebenarnya pemerintah dan jajarannya tidak perlu baperan atau merasa tersinggung dengan pendapat yang di sampaikan oleh masyarakat.

Apalagi Saat ini banyaknya kemunculan mural berkaitan dengan kondisi masyarakat di masa pandemi Covid-19. Narasi mural yang disampaikan juga terus dikaitkan dengan perasaan warga yang mengkritik situasi penanganan pandemi karena hampir semua wilayah di Indonesia masuk dalam zona merah covid-19. Lantas, kira-kira apa penyebabnya?

Walaupun memang awal mulanya sejak semua di buka, sejak semua boleh asal mematuhi protokol kesehatan, semuanya berubah.

Kembali ke negara kita yang katanya negara demokrasi, giliran ada yg menyumbangkan pendapat, tapi malah diburu untuk di jebloskan ke penjara? Bilangnya ‘ini kebijakan publik!’, tapi ketika publik mengomentari, dibilangnya itu komentar hinaan, melecehkan, padahal kebijakan tentang pengaturan kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum sudah ditulis dalam undang-undang No. 9 tahun 1998 .

Selain itu ada juga Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur mengenai hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat untuk maksud damai. Tapi tetap saja ada kebebasan yang serasa tertahan bahkan terkubur dalam di Negara kita tercinta ini.

Dengan adanya kasus pemburuan terhadap seniman mural yang telah disebutkan diatas sebetulnya menandakan bahwa negara ini tidak lagi demokratis. Kebebasan berekspresi menjadi hal yang diwanti-wanti sekaligus kekhwatiran tiap individu. Bagaimana tidak, karya seni yang seharusnya bisa menjadi katarsis (media pelepasan emosional) dan simbol protes yang tidak membahayakan dianggap sebagai hal yang salah dalam menyampaikan aspirasi. Alih-alih mendengarkan dan mengoreksi kebijakan, tindakan yang diambil pemerintah justru diluar dugaan. Alhasil masyarakat malah fokus mengkampanyekan pengembangan diri, motivasi biar cepat kaya dan menikah. Karena apa?cuma itu yang paling ringan dan aman untuk dibahas. Kalau bahas yang berat-berat soal pemerintah pasti akan ada ancamannya, bisa-bisa di buru lalu dipenjarakan. Padahal kalau mmng bebas berpendapat dan berekspresi kenapa harus diburu???
Kan katanya demokrasi.

Jadi kalau memang benar negara demokrasi silahkan munculkan kembali ciri khas kita sebagai negara demokrasi dengan menyadari bahwa; tanggung jawab pemerintah itu adalah kepada rakyatnya, kesederajatan (equality) rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem politik, antara lain dengan diselenggarakannya pemilihan umum berkala, bebas dan bersaing, dan kemerdekaan individu menghadapi penindasan oleh negara.

Salam Demokrasi!
Pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

_Penulis merupakan Wartawan Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Qalamun UIN Palu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.